Tugas sofskill 4 ( s/d 21-03-2011)

Soal :

1. Jelaskan pengertian wawasan nusantara
2. Jelaskan pengertian geopolitik
3. Sebutkan teori/paham kekuasaan

Jawab :


1. Wawasan Nusantara

     a.) Prof.Dr. Wan Usman

     Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa

     Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara

     kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

     b.) Kelompok kerja LEMHANAS 1999

     Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap

     bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba

     beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan

     persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam

     menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

     bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

     Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan

     pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik

     Indonesia adalah:

     cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

     lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis

     dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah

     dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam

     setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

     Landasan Wawasan Nusantara 

     Idiil => Pancasila

     Konstitusional => UUD 1945

2. GeoPolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :

a. Federich Ratzel

1. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip)
dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup) yang
memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh,
berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga
menyusut dan mati.
2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh
kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang
makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul
yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
4. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau
dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka
bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan
alam diluar wilayahnya (ekspansi).
Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak
mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas
negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang.
Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran :
-menitik beratkan kekuatan darat
-menitik beratkan kekuatan laut
Ada kaitan antara struktur politik/kekuatan politik dengan
geografi disatu pihak, dengan tuntutan perkembangan atau
pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme
(kehidupan biologi) dilain pihak.


b. Rudolf Kjellen
1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk
mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan
memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar
memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan
kekuatan rakyatnya.
2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang
meliputi bidang-bidang: geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik,
sosialpolitik dan kratopolitik.
3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar,
tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan
kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan
kekuatan nasional.


c. Karl Haushofer
Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di
bawah kekuasan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam
ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan
fasisme. Pokok– pokok teori Haushofer ini pada dasarnya
menganut teori Kjellen, yaitu sebagai berikut :
1. Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar
kekuasan imperium maritim untuk menguasai pengawasan
dilaut
2. Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa,
Afrika, dan Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia
timur raya.
3. Geopulitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada
soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah landasan bagi
tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk
mendapatkan ruang hidup (wilayah).


d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)
Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia
mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat.
Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat mengusai “daerah
jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau
dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai
dunia.


e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)
Barang siapa menguasai lautan akan menguasai
“perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai
“kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia.
f. W.Mitchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fuller (konsep wawasan dirgantara)
Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan
di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat
melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang
lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.


g. Nicholas J. Spykman
Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi,
yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam
pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu
negara.




3. Teori/Paham Kekuasaan

a. Paham Machiavelli (Abad XVII)
Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa dengan judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah sah; dan ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut menjadi sangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para kalangan elite politik.

b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)
Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingg akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba.

c. Paham Jendral Clausewitz (XVIII)
Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman.

d. Paham Feuerbach dan HegelPaham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak yang lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain. Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain-lainnya. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad.

e. Paham Lenin (XIX)
Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama perang dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet.

f. Paham Lucian W.Pye dan Sidney
Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University Press, 1972 ), mereka mengatakan :”The political culture of society consist of the system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action can take place, it provides the subjective orientation to politics.....The political culture of society is highly significant aspec of the political system”. Para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur sebyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. 

Tugas sofskill 2 (23-02-2011 s/d 01-03-2011)

SOAL : 

1. Pemahaman demokrasi

• Jelaskan pengertian demokrasi !
• Menurut anda apa yang dimaksud dengan demokrasi ?

2. Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia

• Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah negara kesatuan (United States Republic of Indonesia) : Penyelenggaraan kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi lima. Sebutkan lima lembaga kekuasaan tersebut 

JAWABAN :

1. Pemahaman demokrasi

• Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. 
• Demokrasi menurut saya adalah sistem pemerintahan yang didasari untuk kepentingan rakyat suatu negara. Dengan rakyat sebagai pengawas sistem pemerintahan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat apabila rakyat tidak menyetujui suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemimpin negara. Hal itu dikarenakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Selain itu aspirasi pada negara yang bersistem demokrasi diperbolehkan dan dibebaskan dengan batasan-batasan hukum yang tidak merugikan salah satu pihak saja (pemerintah - rakyat)

2. Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia

• Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan (United States Republic of Indonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi lima yaitu :

1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR (Lembaga Konstitutif)
2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan (Lembaga Eksekutif)
4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji undang–undang (Lembaga Yudikatif)
5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara (Lembaga Auditatif).

Masihkah Pancasila diamalkan pada “Instansi Pemerintahan” ??

Pancasila, merupakan ideologi yang hanya dimiliki dan dianut oleh negara kita Indonesia. Banyak nilai positif terkandung dalam Pancasila guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar selaras dan seimbang. Di sini saya tidak akan membahas tentang Pancasila secara khusus, tetapi tentang hukum yang bersumber dari Pancasila yang mulai diabaikan (UU, UUD, Perpu, Perda, dan berbagai peraturan lainnya).

Banyak instansi pemerintah yang mengaku selalu menerapkan ilmu Pancasila dalam kegiatan melayani masyarakat, tetapi nyatanya masih banyak praktek ilegal yang dilakukan oleh oknum yang mengaku “abdi negara” tetapi melalaikan aturan-aturan yang berlaku. Mulai yang dari dekat dan yang saya alami. Kira-kira seminggu lalu saya pergi ke suatu instansi pemerintahan dengan maksud untuk membuat SIM. Awalnya saya pikir akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai prosedur, yakni mulai dari mendaftar dengan mengisi formulir sendiri, lalu test teori dan praktek, dan yang terakhir foto untuk SIM. Ternyata tidak sesuai dengan yang saya bayangkan sebelumnya. Mulai dari awal saya masuk pintu gerbang instansi tersebut sampai keluar lagi, saya tidak mengalami prosedur tersebut. Malah saya ditawarkan prosedur “jalan pintas” oleh oknum yang mengenakan pakaian seragam “abdi negara”, tentunya dengan harga yang tidak murah tetapi dijamin “cepat dan jadi”.

Tidak lama setelah saya masuk dan duduk di ruang tunggu, saya langsung dipanggil untuk melakukan proses foto. Awalnya saya bingung, bagaimana bisa hal seperti ini dilakukan oleh instansi pemerintah yang seharusnya menjadi contoh bagi warga negara untuk berlaku jujur dan menaati peraturan. Yang saya kagetkan adalah mengenai biaya pembuatan untuk SIM. Melalui “jalan pintas” biaya yang dikeluarkan adalah dua kali lipat dari biaya pembuatan mengurus sendiri. “Wahhh!!ketipu gue… kalo bikin murni bisa dapet SIM A sama C nih” itu yang saya bilang sama teman yang mengantar saya. Jujur saya benar-benar agak kaget, karena ternyata biaya pembuatan melalui “jalan pintas” dikenakan segitu besarnya. Saat pertama masuk instansi tersebut saya pikir itu harga yang wajar, ternyata harga AFGAN. Pembuatan SIM berikutnya lebih baik saya ikut prosedur yang ada, lebih murah dan terjangkau.

Ternyata memang benar peraturan dibuat untuk dilanggar kalau caranya seperti ini. Katanya “abdi negara” tetapi seperti itu yah kelakuannya. Nampaknya terkikis sudah nilai kejujuran yang bersumber dari Pancasila yang seharusnya diamalkan dan dicontohkan oleh para “abdi negara” kita.

source : my another blog